Analisis Kasus Pada Artikel “ TKI Dihukum Mati”


* Oleh : Andri Afriyanto (NIM 13.131.2146)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Peranan tenaga kerja bagi roda pembangunan sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketentuan ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa peranan tenaga kerja sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Begitu juga dengan kedudukannya, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua belah pihak.

Dari artikel tersebut, dapat dikatakan perlindungan bagi tenaga kerja di luar negeri, khususnya para buruh dan PRT masih rendah. Padahal perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Peranan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sudah seharusnya menjalankan fungsinya dalam hal perlindungan, sehingga “P” yang kedua terlaksana optimal, tak hanya melaksanakan “P” pertama atau “Penempatan”. Tentunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNP2TKI ini harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dalam hal ini hubungan industrial, harus berjalan dengan baik sehingga korelasi, komunikasi dan pengawasan bisa optimal. Hubungan industrial di sini adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa, yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha (penyedia dan penyalur TKI), para TKI itu sendiri sebagai bagian dari pekerja, dan pemerintah (BNP2TKI) atau kementrian terkait seperti Kemenakertrans, Kemensos, Konsulat Jendral RI / KBRI yang merupakan perwakilan Pemerintah di luar negeri.

Memang setiap negara punya aturan hukum sendiri dalam penanganan kasus tindak pidana. Para TKI yang bermasalah tersebut, tidak mutlak menjadi tanggungan Pemerintah. Lembaga/perusahaan penyalur TKI juga punya tanggung jawab karena mereka juga yang menyalurkan para pahlawan devisa negara. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan bagi calon TKI agar ketika di luar negeri aman, tertib dan terkendali sehingga hukuman mati bisa dihindari.

Pertama, dari segi pra pemberangkatan, perlunya dibekali informasi mengenai negara tujuan seperti sistem ketenagakerjaan, sistem hukum yang berlaku, kondisi ruang kerja dan sosiologis para atasan/majikan. Sehingga yang diberikan kepada calon TKI tak hanya keterampilan teknis, bahasa asing dan keahlian lainnya. Dengan demikian mereka tahu lingkungan sosial, geografis, dll yang menimbulkan rasa disiplin, patuh hukum, hati-hati serta mampu bersaing dengan tenaga kerja setempat atau tenaga asing dari negara lain.

Kedua, Pemerintah harus mengadakan evaluasi atau semacam akreditasi izin operasional lembaga penyalur TKI (PJTKI). Sehingga penyalur TKI dan calon TKI adalah mereka yang benar-benar profesional.

Ketiga, fungsi pengawasan dan perlindungan oleh KJRI atau KBRI selaku wakil Pemerintah harus dioptimalkan lagi. Perlunya membangun lembaga kerja tripartit, yaitu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah tenaga kerja dengan anggota organisasi pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Keempat, dari sisi calon TKI juga harus lebih selektif dan teliti ketika mendaftarkan sebagai calon TKI pada lembaga penyalur TKI atau BNP2TKI. Tak hanya tergiur iming-iming gaji besar sarja, para calon TKI juga harus mengurus dokumen keimigrasian secara resmi dan prosedural, mengurus pemberangkatan juga pada perusahaan penyalur TKI yang sudah ada izin operasionalnya, kredibel dan diakui kualitasnya. Sehingga ketika suatu saat di luar negeri bermasalah, ada payung hukum dan lembaga yang melindungi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum ”.

Selain itu, untuk jangka waktu ke depan perlu ada kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Sebagai contoh, pemerintah wajib menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja tidak terserap ke luar negeri, namun terfasilitasi di dalam negeri. Dengan demikian pengawasan terhadap para pekerja lebih mudah. Pemberian upah yang layak, jaminan ketenagakerjaan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, mengingat itu semua adalah hak setiap WNI ( Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s